Penyimpangan Proses Pengadaan Proyek Di Kelurahan Sarioso;Ancaman Nyata terhadap Keadilan dan Pembangunan Nasional
Surabaya— 17 Juni 2025 — Proses pengadaan proyek pemerintah di wilayah kelurahan sarioso kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa sejumlah proyek strategis diserahkan secara tidak transparan kepada oknum yang terafiliasi team Sukses dari partai pendukung walikota, Praktik ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan integritas dalam pengelolaan anggaran negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara dan menghambat pembangunan yang merata.
Menurut laporan investigatif oleh awak media tabir Nusantara , sudah saya kasihkan ke Heri tato semua di wilayah kelurahan Sarioso, ungkap Gany Cahyono, saat di telepon lewat wassap”
di lain waktu lurah Sarioso saat di klarifikasi kedua kalinya, juga menyampaikan proyek sudah ada penyedianya,tegasnya.
pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana kelurahan dari pemerintah kota Surabaya, faktanya diberikan kepada pihak-pihak yang tidak memenuhi kualifikasi teknis dan administratif, tetapi memiliki kedekatan dengan Gany Cahyono,Lurah Sarioso, Akibatnya, proses tender menjadi formalitas belaka, sedangkan keputusan pemenang telah ditentukan sebelumnya melalui jalur belakang.
Dalam wawancara dengan media, Arif sebagai tata kota menegaskan bahwa bentuk penyimpangan ini merupakan kerusakan sistemik yang merusak sendi utama dari tata kelola pemerintahan yang baik. “Ketika proyek diberikan kepada pihak yang tidak layak hanya karena kedekatan , maka kita sedang membangun fondasi negara ini di atas pasir. Tidak ada keberlanjutan, tidak ada keadilan, dan tidak ada jaminan mutu dalam pelaksanaan proyek tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arif juga menjelaskan bahwa kerusakan dalam proses pengadaan berdampak langsung pada kualitas infrastruktur, pelayanan publik, hingga kredibilitas pemerintah di mata rakyat., diduga akibat penggunaan material berkualitas rendah oleh kontraktor “titipan” yang tidak kompeten.
Selain kerusakan pada proses, tindakan korupsi dalam pengadaan proyek juga berdampak langsung pada kerugian negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya akibat mark-up anggaran.
Nur Alim dari Bela Negara menyerukan kalangan untuk mendesak adanya reformasi sistemik dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah-langkah seperti penguatan sistem e-procurement yang transparan, audit independen yang berkala, serta sanksi tegas terhadap pelaku korupsi menjadi sorotan utama dalam upaya memutus mata rantai kolusi dan nepotisme dalam proyek pemerintah.
Nur Alim juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan, terutama di sektor infrastruktur dan proyek-proyek strategis nasional. “Kami terus mendorong integritas dalam setiap tahapan pengadaan. Tidak boleh ada ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik atau pribadi,” bebernya.
Reporter; Lutfi.
